Tidak dapat dipungkiri saat ini issue kenaikan BBM di Indonesia memberikan dampak global terutama untuk perekonomian dalam negeri. Permasalahan tersebut sudah sejak awal timbul dari dibahasnya pengurangan subsidi BBM sejak tahun 2009 yang lalu. Inti dari pembahasan yang dilakukan para pejabat parlemen adalah mengenai realisasi dana subsidi agar dapat dialihkan ke sector lain yang tidak kalah penting. Namun hal tersebut diikuti dengan tarik-menarik isu politik kepentingan usaha dan tekanan dari public yang menyebabkan hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Permasalahan besar lainnya yang timbul adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang naik. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat peneliti dan direktur lembaga kajian migas Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto yang menyatakan bahwa “inflasi tidak mungkin dihindari karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang”. Menurutnya, kenaikan BBM tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena hal tersebut tidak dapat dihindari oleh negara yang terbebani dengan masalah subsidi yang berdampak pada sulitnya negara melakukan investasi dalam bidang lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga BBM sampai dengan Rp. 1500,00 akan mengakibatkan inflasi bertumbuh 1,6% tetapi juga mengakibatkan reduksi subsidi sebesar Rp. 57 trilliun.
(http://sekedarwawasan.blogspot.com/2012/03/dampak-kenaikan-harga-bbm- terhadap-Perekonomian.html).
Kenaikan harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya
produksi tersebut kepada pekerja seperti menunda pembayaran gaji, memotong gaji, atau mengurangi jumlah pekerja. Masyarakat mengharapkan pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dampak dari kenaikan harga BBM yang nyata-nyatanya berdampak luas pada masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kalangan buruh ini.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19un7-Kenaikan-BBM-Pengaruhi-Kesejahteraan-Buruh.html
di Bandung Jawa Barat, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Awing Asmawi, nyaris jadi sasaran kemarahan buruh yang berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penyebabnya saat mendapat giliran orasi di depan massa bergantian dengan wakil rakyat yang lain, Awing melontarkan sikap partainya yang mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. di depan ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tengah berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Selasa, 27 Maret 2012. Ucapan Awing tersebut langsung disambut cemooh buruh yang menyorakinya agar turun dari atas mobil bak terbuka yang membawa pengeras suara. Buruh yang berkumpul di seputaran mobil langsung mendekat. Polisi langsung turun tangan membawa Awing turun dari mobil dan melindunginya dari kerumunan buruh yang mencecarnya. Ratusan buruh dari organisasi KSPSI, SPN, serta SBSI 19992 yang tergabung dalam Forum Silaturahmi SP/SB Kota Bandung sengaja menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM. Juru bicara forum, M. Sidarta, mengatakan aksi itu sengaja digelar pada 27 Maret 2012 awalnya mengincar waktu bersamaan dengan rencana Rapat Paripurna DPR RI yang akan memutuskan APBN Perubahan. Sidarta mengatakan buruh khawatir dengan rencana voting yang akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR soal opsi jadi tidaknya penghapusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012. alasannya, penghapusan pasal itu akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM setiap saat. Untuk menjegal rencana itu, buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 29 Maret nanti, bersamaan dengan jadwal rapat paripurna soal opsi penghapusan pasal itu yang batal digelar. Sidarta mengatakan, jika harga BBM bersubsidi naik, buruh akan menuntut tidak hanya sekadar revisi upah. ”Pemerintah harus bertanggung jawab jika pabrik tutup, bangkrut.
http://www.tempo.co/read/news/2012/03/27/058392799/Orasi-BBM-Politikus-Demokrat-Nyaris-Diamuk-Massa.html
Ribuan buruh se-Tangerang Raya yang turun ke jalan terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat pengawalan ketat polisi, Kamis, 15 Maret 2012. Ratusan polisi terlihat berjaga di pinggir jalan, stasiun pengisian bahan bakar, pertigaan jalan menuju pusat pemerintahan Tigaraksa, kantor DPRD Kabupaten Tangerang, hingga kantor Bupati Tangerang. Iring-iringan buruh yang dimulai sejak pagi dan berkonsentrasi di sejumlah titik seperti di Cikupa, Curug, dan Tigaraksa. ”Pengawalan ketat untuk menjaga kondusifitas aksi hari ini,” ujar Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang Komisaris Besar Bambang Priyo Andogo. Tangerang, Tigaraksa. Di lokasi ini, kelompok buruh melakukan orasi dan membagikan selembaran kertas yang isinya penolakan BBM naik kepada masyarakat yang melintas di sana. Aksi buruh ini cukup membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet.
Kelompok buruh lainnya masih melakukan aksi sweeping di sejumlah kawasan industri untuk mengajak buruh lainnya melakukan aksi penolakan kenaikan BBM. Tujuan akhir aksi buruh di kantor Bupati dan DPR Kabupaten Tangerang. Koordinator Aliansi Buruh se-Tangerang Raya, Koswara, menyatakan sedikitnya seribu buruh yang akan melakukan aksi turun ke jalan dalam aksi penolakan kebijakan pemerintah.
http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/214390387Polisi-Kawal-Demo-Buruh-Tolak-Kenaikan-BBM.html
